Pelipur Lara Bagi TNI AU,Pemerintah Segera Audit Alutsista milik TNI AU.
Ini mungkin menjadi pelipur lara bagi korps TNI-AU. Sehari menjelang hari ulang tahun korps baju biru ke-63 (9/4), kemarin pemerintah menjanjikan kado manis untuk segera mengaudit teknologi milik TNI-AU.
”Kami sudah menggandeng pihak TNI-AU dan segera mengidentifikasi pesawat apa saja yang akan diperiksa,” ujar Menristek Kusmayanto Kadiman setelah menandatangani piagam kesepakatan bersama TNI-AU di Jakarta kemarin (8/4).
Pernyataan Menristek itu sekaligus merespons rentetan kecelakaan pesawat dan perlengkapan tempur udara TNI beberapa tahun terakhir, termasuk jatuhnya Fokker 27 yang menewaskan 24 prajurit di Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Senin (6/4). Menurut Kusmayanto, hasil audit akan direkomendasikan ke Departemen Pertahanan agar penggantian pesawat TNI-AU yang tidak layak segera dilakukan. ”Kami mulai bekerja hari ini (kemarin, Red),” terangnya.
Misalnya, lanjut Menristek, pesawat jenis Fokker 27 bisa saja diganti dengan tipe 212. Dalam waktu dekat, mantan rektor ITB itu membahas payung hukum audit melalui surat keputusan bersama (SKB) dengan Menhan Juwono Sudarsono. Rekomendasi tersebut juga akan diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Keuangan (Depkeu) selaku lembaga pemerintahan yang mengikat.
”Studi dulu, ambil sampel dulu, seperti Fokker dan Hercules. Sampel yang diambil sementara ini kami batasi untuk yang berusia tua, di atas 20 tahun,” imbuh Kusmayanto. Menristek berharap kerja sama ini dapat memperkuat pertahanan udara TNI-AU dalam menjaga keutuhan NKRI. ”Beberapa produk prototipe yang telah dikembangkan oleh litbang iptek nasional antara lain: PUNA (Pesawat Udara Nir Awak), Radar, Roket Robot, WISE, KPC, dan Panser,” ujarnya berpromosi.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Soebandrio mengatakan, keluarga 24 prajurit TNI-AU korban jatuhnya pesawat Fokker 27 akan mendapat santunan asuransi. ”Setiap awak pesawat sudah kami beri perlindungan asuransi,” ujarnya.
TNI-AU sendiri juga berencana meremajakan suku cadang (retrofit) secara bertahap. Dalam kurun 2005-2024, TNI-AU akan mengganti sejumlah pesawat tempur dan angkut yang berusia 20-30 tahun. Misalnya, OV-10 Bronco yang kini telah di-grounded. Lalu, pengganti pesawat tempur Hawk MK-53, F-5 Tiger, dan F-16 Fighting Falcon.
Untuk pengganti Hawk MK-53, Mabes TNI-AU mengajukan empat jenis pesawat yang sudah dijajal, yakni L-159B dari Ceko, Yak 130 dari Rusia, Aermacchi M346 dari Italia, dan Chengdu FTC-2000/JL-9 dari China.
Armada pesawat tempur banyak berbasis di Lanud Iswahjudi Madiun. Di sana TNI-AU memiliki tiga skuadron pesawat tempur, yakni skuadron 3 (F-16 Fighting Falcon), skuadron 14 (F-5-Tiger), dan skuadron 15 untuk Hawk MK-53. Seluruh pesawat di Lanud Iswahjudi tercatat 28 unit, yakni F-16 (10 unit), F-5 Tiger (12 unit), dan MK-53 enam unit.
Ketersediaan suku cadang yang makin sulit mengakibatkan tingkat kesiapan MK-53 makin menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Penggantian Hawk sudah kami ajukan ke Dephan,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI-AU Marsekal Pertama Bambang Sulistyo kemarin. Untuk pesawat tempur latih OV Bronco yang sekarang grounded, TNI-AU menetapkan penggantinya, yakni pesawat tempur EMB-314 Super Tucano.
Awalnya, ada lima jenis pesawat yang dilirik TNI-AU sebagai pengganti Bronco. Kelima jenis pesawat itu adalah KO-1 dari Korea, K-8 Karakorum produksi bersarna China dan Pakistan, EMB-314 Super Tucano buatan Brazil, T-6B Texan II (Amerika Serikat), dan Pilatus PC-9 buatan Swiss.
Kepala Biro Humas Departemen Pertahanan Brigjen Slamet Hariyanto menjelaskan, prioritas utama adalah pemeliharaan dan perawatan armada-armada tempur usia uzur. Kajian bersama dengan Mabes TNI akan difokuskan pada kemungkinan tetap menggunakan alutsista uzur yang diremajakan (retrovit) atau membeli alutsista baru. Dengan retrovit, sebuah alutsista dapat kembali digunakan hingga 15 tahun ke depan.
“Jika biaya pemeliharaan ternyata lebih mahal dibanding membeli baru, akan dipertimbangkan untuk membeli baru meski tidak dalam jumlah besar,” ujarnya. Dephan memang pernah menolak hibah pesawat Mirage F-1 Qatar karena perawatan pesawat buatan Prancis itu butuh ongkos besar. “Kita sudah tetapkan prioritas, sambil terus melakukan kajian sehingga TNI memiliki sistem persenjataan yang memadai,” ujarnya.
Selama ini biaya pemeliharaan dan perawatan alutsista hanya delapan persen dari total anggaran pertahanan yang dialokasikan. Dalam sepuluh tahun ke depan, prediksi kebutuhan dana pemeliharaan untuk masing-masing angkatan adalah TNI-AD Rp 17,97 triliun, TNI-AL Rp 34 triliun, dan TNI-AU Rp 41,9 triliun.
Saat ini, tahun anggaran 2009 sedang berjalan. Belajar dari pengalaman tahun anggaran Dephan dan TNI pada 2008 tercatat Rp 36,39 triliun. Besaran anggaran tersebut diperkirakan hanya dapat mendukung 36 persen kebutuhan minimal, karena kebutuhan minimal Departemen Pertahanan dan TNI sekitar Rp 100,53 triliun.
Ultah TNI-AU Diundur
Hari ini (9/4) TNI-AU genap berusia 63 tahun. Namun, perayaannya diundur seminggu karena bertepatan dengan hari pemilu. Korps baju biru itu, tampaknya, tak ingin larut dalam duka berkepanjangan meski baru saja menerima “kado” pahit kecelakaan Fokker 27 yang menewaskan 24 prajuritnya.
“Benar, acara peringatan ditunda sampai 15 April untuk menghormati pemilu,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI-AU Marsekal Pertama Bambang Sulistyo kemarin (8/4). Lokasi peringatan di Halim Perdanakusuma. “Sementara belum ada perubahan,” ujar pejabat yang baru dua bulan menjabat Kadispen itu.
Menurut Bambang, skenario awal acara peringatan itu dilengkapi demo terbang pesawat Sukhoi SU-30 MK2 yang baru saja datang dari Rusia awal tahun lalu.
Rencananya sampai 2011, TNI-AU akan menambah tiga Sukhoi lagi jenis SU-27 SKM. Dengan begitu, Indonesia akan punya 10 Sukhoi.(sumber:jawa pos)
TNI Angkatan Lautadalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang bertanggung jawab atas operasi laut, dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut KASAL, yang saat ini dijabat oleh Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, SH. Kekuatan TNI-AL saat ini terbagi dalam 2 armada, Armada Barat yang berpusat di Tanjung Priok, Jakarta dan Armada Timur yang berpusat di Surabaya, serta satu Komando Lintas laut Militer (Kolinlamil). Selain itu juga membawahi Korps Marinir. TNI-AL memiliki Slogan
Berdirinya Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR Laut ) pada tanggal 10 September 1945 menjadi tonggak penting bagi kehadiran Angkatan Laut di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kehadiran BKR Laut ini tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh bahariawan yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine selama masa penjajahan Belanda dan Kaigun pada jaman pendudukan Jepang. Faktor lain yang mendorong terbentuknya badan ini adalah masih adanya potensi yang memungkinkannya menjalankan fungsi Angkatan Laut seperti kapal - kapal dan pangkalan, meskipun pada saat itu Angkatan Bersenjata Indonesia belum terbentuk. 
Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) turut memacu keberadaan TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Sejumlah Pangkalan Angkatan Laut terbentuk, kapal - kapal peninggalan Jawatan Pelayaran Jepang diperdayakan, dan personel pengawaknya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik yang baru terbentuk itu. Kekuatan yang sederhana tidak menyurutkan ALRI untuk menggelar Operasi Lintas Laut dalam rangka menyebarluaskan berita proklamasi dan menyusun kekuatan bersenjata di berbagai tempat di Indonesia. Disamping itu mereka juga melakukan pelayaran penerobosan blokade laut Belanda dalam rangka mendapatkan bantuan dari luar negeri.
Kepahlawanan prajurit samudera tercermin dalam berbagai pertempuran laut dengan Angkatan Laut Belanda di berbagai tempat seperti Pertempuran Selat Bali, Pertempuran Laut Cirebon, dan Pertempuran Laut Sibolga. Operasi lintas laut juga mampu menyusun pasukan bersenjata di Kalimantan Selatan, Bali, dan Sulawesi. Keterbatasan dalalm kekuatan dan kemampuan menyebabkan ALRI harus mengalihkan perjuangan di pedalaman, setelah sebagian besar kapal ditenggelamkan dan hampir semua pangkalan digempur oleh kekuatan militer Belanda dan Sekutu. Sebutan ALRI Gunung kemudian melekat pada diri mereka. Namun demikian tekad untuk kembali berperan di mandala laut tidak pernah surut. Dalam masa sulit selama Perang Kemerdekaan ALRI berhasil membentuk Corps Armada (CA), Corps Marinier (CM), dan lembaga pendidikan di berbagai tempat. Pembentukan unsur - unsur tersebut menandai kehadiran aspek bagi pembentukan Angkatan Laut yang modern.
Berakhirnya Perang Kemerdekaan menandai pembangunan ALRI sebagai Angkatan Laut modern. Sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), sejak tahun 1949, ALRI menerima berbagai peralatan perang berupa kapal - kapal perang beserta berbagai fasilitas pendukungnya berupa Pangkalan Angkatan Laut. Langkah ini bersamaan dengan konsilidasi di tubuh ALRI, pembenahan organisasi, dan perekrutan personel melalui lembaga pendidikan sebelum mengawaki peralatan matra laut. Selama 1949-1959 ALRI berhasil menyempurnakan kekuatan dan meningkatkan kemampuannya. Di bidang Organisasi ALRI membentuk Armada, Korps Marinir yang saat ini disebut sebagai Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL), Penerbangan Angkatan Laut dan sejumlah Komando Daerah Maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Peralatan tempur ALRI pun bertambah baik yang berasal dari penyerahan Angkatan Laut Belanda maupun pembeliandari berbagai negara. Penyiapan prajurit yang profesional pun mendapatkan perhatian yang besar dengan pendirian lembaga pendidikan untuk mendidik calon - calon prajurit strata tamtama, bintara, dan perwira, serta pengiriman prajurit ALRI untuk mengikuti pendidikan luar negeri.
Ada beberapa operasi laut selama operasi pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan sebutan Operasi Trikora itu. Pada awal Trikora dogelar, kapal -kapal cepat torpedo ALRI harus berhadapan dengan kapal- kapal perusak, fregat, dan pesawat Angkatan Laut Belanda di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Komodor Yos Soedarso beserta RI Macan Tutul tenggelam pada pertempuran laut tersebut. Peristiwa yang kemudian dikenang sebagai Hari Dharma Samudera itu memacu semangat untuk merebut Irian Barat secara militer. Pada saat itu ALRI mampu mengorganisasikan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. Tidak kurang dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut. Gelar kekuatan tersebut memaksa Belanda kembali ke meja perundingan dan dicapai kesepakatan untuk menyerahkan Irian Barat ke pangkuan RI.
Politik konfrontasi RI dalam melawan Neo Kolonialisme dan Imperialisme (Nekolim) dilanjutkan pada Operasi Dwikora untuk menentang pembentukan negara Malaysia. Meskipun unsur - unsur Angkatan Bersenjata RI telah disiapkan dalam operasi tersebut, namun operasi hanya sebatas pada operasi infiltrasi. Prajutir - prajurit ALRI dari kesatuan KKO-AL terlibat dalam tahap ini. Sementara unsur - unsur laut menggelar pameran bendera dalam rangka mengimbangi provokasi oleh kekuatan laut negara - negara sekutu. Operasi Dwikora tidak dilanjutkan seiring dengan suksesi pemerintahan di Indonesia pasca Pemberontakan G 30 S/PKI.
Sejak tahun 1966 ALRI yang kemudian disebut dengan TNI AL mengalami babak baru dalam perjalanan sejarahnya seiring dengan upaya integrasi ABRI. Dengan adanya integrasi ABRI secara organisatoris dan operasional telah mampu menyamakan langkah pada pelaksanaan tugas di bidang pertahanan dan keamanan sehingga secara doktrinal, arah pengembangan kekuatan dan kemampuan setiap angkatan menjadi terpusat. Kegiatan operasi yang menonjol pada kurun waktu 1970-an adalah Operasi Seroja dalam rangka integrasi Timor - Timur kepada RI. TNI AL berperan aktif dalam operasi pendaratan pasukan, operasi darat gabungan, dan pergeseran pasukan melalui laut.
Pada saat yang sama TNI AL mengembangkan militer non tempur yang berupa operasi bakti kemanusiaan Surya Bhaskara Jaya di berbagai daerah terpencil di Indonesia yang hanya bisa dijangkau lewat laut. Operasi ini berintikan kegiatan pelayanan kesehatan, pembangunan dan rehabilitasi sarana publik, dan berbagai penyuluhan dibidang kesehatan, hukum, dan bela negara. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun hingga sekarang. Sejumlah negara juga pernah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut antara lain Singapura, Australia dan Negara Amerika Serikat. TNI AL juga berupaya menggalakan pembangunan sektor kelautan jauh sebelum Departemen Kelautan terbentuk, khususnya yang berhubungan dengan aspek pertahanan dan keamanan di laut. Kegiatan - kegiatan nyata yang dilakukan TNI AL adalah mendirikan badan - badan pengkajian pembangunan kelautanbersama - sama dengan pemerintah dan swasta di beberapa daerah, program desa pesisir percontohan yangterangkum dalam Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir), dan program Pembinaan Potensi Nasional menjadi Kekuatan Maritim (Binpotnaskuatmar). Dalam rangka menggelorakan jiwa bahari bangsa, TNI AL menggelar event kelautan skala internasional yaitu Arung Samudera 1995 yang berintikan Lomba Kapal Layar Tiang Tinggi dan perahu layar. TNI AL juga menjadi pendukung utama dicanangkan Tahun Bahari 1996 dan Deklarasi Bunaken 1998 yang merupakan manifestasi pembangunan kelautan di Indonesia.